Wacana Pinjaman Daerah, Ini Kata Wabup Pandeglang

Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi menanggapi wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang akan mengajukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan atau perbankan untuk biaya percepatan pembangunan infrastruktur.

 

“Itu mungkin hanya opini publik saja, karena memang publik ini sekarang lagi menanti-nanti harapannya untuk bagaimana ada percepatan pembangunan di kabupaten Pandeglang,” kata dia, didampingi Bupati Pandeglang, Dewi Setiani di Pendopo, Selasa (15/04).

 

Wabup Iing menjelaskan, opsi pinjaman itu akan menjadi langkah terakhir. Saat ini, lanjutnya, Pemda tengah fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Kaitan dengan opsi itu, itu opsi yang sangat-sangat paling terakhir. Yang terpenting kami, Ibu Bupati, Pak Sekda, beserta  jajaran OPD kabupaten Pandeglang akan bekerja keras terlebih dahulu akan berjuang semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan PAD di kabupaten Pandeglang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

 

Baca: Temui Pegawai yang Live Saat Jam Kerja, Bupati Beri Peringatan

 

Baca: Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Kolaborasi dengan YRII dan Laz Harfa

 

Diketahui, wacana ini ramai dibicarakan publik lantaran kemampuan fiskal Pemda dalam menuntaskan persoalan pembangunan khususnya jalan dan jembatan.

 

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Bina Marga, kondisi jalan kabupaten sesuai dengan data teknis dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Tahun 2023 dari panjang jalan kabupaten 723,03  kilometer, dalam kondisi baik sepanjang 410,23 kilometer.

 

Kemudian kondisi rusak sedang sepanjang 85,10 kilometer, kondisi rusak ringan sepanjang 54,7 kilometer dan rusak berat sepanjang 173 kilometer.

 

Adapun hasil penghitungan estimasi biaya pembangunan jalan dengan betonisasi membutuhkan anggaran untuk memperbaiki atau rekonstruksi jalan sepanjang 150 kilometer, kurang lebih sekitar Rp 750 miliar. Sedangkan untuk jembatan kurang lebih Rp 600 miliar.

 

Pada tahun ini, nyaris tidak ada pembangunan infrastruktur akibat dampak dari kebijakan efisiensi. Bahkan, puluhan proyek infrastruktur di Pandeglang dibatalkan.

 

Kemampuan anggaran Pemda dari total APBD tahun 2025 seharusnya Rp 2,8 triliun. Namun dilakukan pemangkasan Rp 107,4 miliar dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Mudofar)