Anggota DPRD Ragu Pemkab Pandeglang Jadi Melakukan Pinjaman Daerah

Anggota DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur (MFS).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Anggota DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur (MFS) mengaku ragu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan jadi melakukan pinjaman daerah guna menuntaskan persoalan infrastruktur.

 

Dalam pernyataannya, politisi Golkar ini mengaku heran dengan munculnya wacana tersebut.

 

“Beberapa pengamat dan anggota DPRD menyoroti rencana pinjaman daerah tapi pemerintah belum speak up. Jadi sebenarnya yang mau pinjam siapa? Pemkab, pengamat atau anggota DPRD,” kata dia, Rabu (16/04).

 

Anggota Komisi I ini mengatakan, keraguannya ini berdasarkan catatan saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu, dimana dalam visi misi yang dituangkan pasangan calon (paslon), tidak ada rencana tersebut.

 

“Coba kita bedah visi misi calon Bupati tahun 2024. Kalau tidak salah tidak ada satupun calon yang mengkampanyekan utang 1 triliun demi kemajuan,” ujarnya.

 

Menurut dia, pinjaman dengan dalih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini harus dipikirkan secara matang. Apalagi, lanjutnya, Pandeglang dipimpin dua tokoh yang ia anggap sudah matang.

 

“Rasa-rasanya saya ragu pemkab pinjam uang. Kita punya birokrat handal, Ibu Dewi sudah malang melintang di beberapa dinas. Punya juga politisi handal, Ka Iing yang visioner karena dengan slogan muda adalah kekuatan,” ucap dia.

 

Baca: Optimalkan PAD, Bupati Pandeglang Bentuk Dua Satgas

 

Baca: Wacana Pinjaman Daerah, Ini Kata Wabup Pandeglang

 

Lebih jauh, MFS memandang keberadaan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Dimyati Natakusumah yang tak lain adalah kakak dari Bupati Pandeglang, juga tidak akan tinggal diam membantu Kabupaten Pandeglang dalam persoalan pembangunan infrastruktur.

 

“Masa sih pinjam? Gak lah. Apalagi kita punya Wagub yang akan membantu sesuai janjinya. Pandeglang adalah prioritas provinsi Banten. Tidak boleh ada ketimpangan,” imbuhnya.

 

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh pihak agar menutup rapat wacana tersebut dan meminta agar mengawal program Bupati dan Wakil Bupati.

 

“Sudahlah tutup isu tersebut, Bupati dan Wabup lagi fokus kerja. Sesuai rencana 100 hari kerjanya adalah mensolidkan para ASN. Jadi buat yang masih mempopulerkan istilah pinjam tersebut sama saja kalian ragu sama pilihannya,” tutupnya.