Pandeglang Diterjang Banjir, BPBD Provinsi Banten Turun Tangan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana.

KRAKATAURADIO.COM, LABUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, mencatat terdapat 13 Kecamatan dilanda banjir. Penanganan banjir ini membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat, untuk melakukan normalisasi sungai.

 

Kepala Pelaksana BPBDPK Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan, banjir ini karena curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, ditambah meluapnya sungai-sungai besar.

 

“Sehingga menyebabkan beberapa tempat di 13 kecamatan itu tergenang karena bencana banjir,” kata dia.

 

Adapun, 13 kecamatan itu ada terdiri dari Pulosari, Cibaliung, Labuan, Cisata, Cikeusik, Sukaresmi, Pagelaran, Sindangresmi, Cigeulis, Sobang, Patia, Saketi dan Munjul.

 

“Dampak dari banjir ini telah merendam sebanyak 315 rumah dan hasil pantauan kami dari 13 kecamatan sebagian besar sudah surut,” ujarnya.

 

Meski begitu, lanjut Riza, petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)  masih berada di lokasi karena ketika curah hujan tinggi, dikhawatirkan air sungai kembali meluap.

 

Baca: Waspada Cuaca Ekstrem, Bupati Minta Warga Tetap Waspada

 

Baca: Banjir Melanda Kabupaten Pandeglang, Ini Laporan Relawan KSB

 

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, penanganan banjir di Pandeglang membutuhkan kolaborasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

“Jadi memang mitigasi yang dibutuhkan saat nanti kedepan adalah mitigasi struktural, artinya melakukan struktur ini dilakukan oleh dinas pekerjaan umum sehingga ini tidak terulang kejadian bencana yang memang ini diakibatkan luapan sungai,” ucap dia.

 

Menurut dia, luapan sungai ini diperparah dengan gelombang pasang laut. Hal ini terjadi di Labuan dan Panimbang. Terkait dengan normalisasi sungai, pihaknya mengaku telah merencanakan hal tersebut.

 

“Nah tentu ini harus rekomendasikan mudah-mudahan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terjalin. Saya yakin masyarakat juga ingin seperti itu tidak ingin terulang,” tandasnya. (Mudofar)