GPII dan Perpam Ajak Masyarakat Perangi Hoaks Jelang Pilkada 2024

Ketua PW GPII Banten, Iin Muhlisin dan ketua DPW Perpam Banten, Erland Felany Fazry.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) dan Dewan Pimpinan Wilayah Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (DPW Perpam) mengimbau masyarakat untuk waspada dan melawan penyebaran berita bohong atau hoaks. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

 

Ketua PW GPII Banten, Iin Muhlisin mengatakan, menjelang Pemilihan Gubernur Banten dan Pemilihan Bupati Pandeglang yang jatuh pada 27 November 2024 mendatang, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang beredar melalui berbagai platform media sosial.

 

Menurut dia, perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak keterbukaan informasi bagi masyarakat yang berimbas positif. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu peredaran hoaks atau berita bohong.

 

“Dampak hoaks pemilu paling signifikan adalah pembunuhan karakter yang tujuannya untuk merusak reputasi calon atau tokoh pendukung. Ketidakpercayaan terhadap badan penyelenggara pemilu dan manipulasi citra yang awalnya negatif menjadi positif atau sebaliknya yang tak sesuai dengan fakta-fakta yang ada,” kata dia.

 

Ia menambahkan, biasanya berita bohong itu berpotensi memunculkan perpecahan dan tafsiran negatif di kalangan masyarakat. Untuk itu cara terbaik dalam memerangi hoaks yakni tidak menyebarkan ulang berita-berita yang belum teruji kebenarannya.

 

“Berita hoaks ini biasanya disebarkan oleh akun-akun palsu yang dengannya mereka mengambil keuntungan untuk menjatuhkan lawan politik. Dengan memeriksa berita-berita yang beredar terlebih dahulu, dapat meminimalisir peredaran hoaks ini,” ujarnya.

 

Baca: Gelar Rapat Kerja wilayah, DPW PGIN Banten Bahas Hal Ini

 

Baca: Kejari Pandeglang Diminta Serius Tangani Kasus Korupsi BUMN

 

Sementara ketua DPW Perpam, Erland Felany Fazry mengatakan, pada Pilkada serentak tahun 2024 ini bukan hanya berita hoaks yang harus diperangi, melainkan juga peredaran ujaran kebencian.

 

Ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian untuk ikut mengawasi peredaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

 

“Diduga banyak sekali hoaks yang beredar di medsos yang berakibat pada perusakan citra demokrasi di Indonesia ini,” ucap dia.

 

Erland juga menekankan pentingnya masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar, sehingga lebih bijak dalam bermedia sosial.

 

“Sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga silaturahmi dan tidak terbawa oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Perbedaan pandangan dalam politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk memperlemah solidaritas antar warga,” tandasnya. (Mudofar)