Kesbangpol Pandeglang Dorong Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2024

Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mendorong pemilih pemula untuk dapat mendongkrak partisipasi dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi ini memiliki dampak yang luar biasa dalam menentukan arah masa depan negara.

 

Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri mengatakan, peran pemilih pemula dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Pandeglang sangat penting.

 

“Pemilih pemula, 17 tahun kan boleh memilih nah ini kita harus dorong. Terus kita sosialisasikan bersama Kesbangpol Banten, KPU, Bawaslu dan juga pemerintah kabupaten Pandeglang support terus terhadap lancarnya penyelenggara Pilgub dan Pilbup,” kata dia, Rabu (29/05).

 

Dia mengaku optimis angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan meningkat. Hal itu didasarkan beberapa indikator diantaranya kondusifitas wilayah dan tidak adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu yang digelar 14 Februari yang lalu.

 

Baca: Dekat Pantai, Wawancara Calon PKD di Kecamatan Carita Bernuansa Liburan

 

Baca: Diduga Korsleting Listrik, 1 Rumah Warga di Cikedal Terbakar

 

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya mengaku akan memetakan basis data. Hal ini untuk mengetahui kategori jumlah pemilih, baik pemula sampai lanjut usia (lansia) dan sebaran pemilih.

 

“Peranan pemerintah dari mulai pusat sampai daerah itu harus didorong bersama karena warga Pandeglang itu banyak yang kerja diluar. Terus selanjutnya adalah kita itu kan masyarakatnya banyak di pertanian, otomatis warga petani harus didorong juga oleh perangkat di desa dan kecamatan. Kita juga mendorong pemilih pemula lewat media sosial dan sosialisasi di enam zona,” ujarnya.

 

Hasan menuturkan, kunci utama dalam meningkatkan partisipasi Pilkada yakni berkolaborasi dengan seluruh pihak. Kolaborasi, lanjutnya, juga dapat meminimalisir potensi pelanggaran.

 

“Kita selalu bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu karena pemilih kita juga itu kan ada yang harus diwanti-wanti terkait dengan netralitas PNS, netralitas TNI Polri dan penyelenggara negara. Selain itu muspika, tokoh masyarakat dan para alim ulama. Pemilu tahun ini kita harus bahagia semua dan tingkat partisipasi harus meningkat,” pungkasnya. (Mudofar)