Penerima Program BPNT di Sindangresmi Keluhkan Bantuan yang Tidak Kunjung Cair

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT di Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang.

KRAKATAURADIO.COM, SINDANGRESMI - Masyarakat yang ada di dua Desa di Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak kunjung cair selama bertahun-tahun.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih di Desa Campakawarna dan Desa Sindangresmi tidak menerima kembali BPNT sejak tahun 2021 hingga saat ini.

 

Salah satu KPM di Desa Campakawarna, Sarbini mengatakan, dirinya menerima informasi bahwa tidak cairnya bantuan tersebut disebabkan seluruh data KPM yang ada di dua Desa tersebut hilang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 

DTKS sendiri merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial.

 

“Kami selaku penerima manfaat BPNT tidak mencairkan bantuan tersebut selama tiga tahun dari tahun 2021. Katanya data kami hilang di Kementerian Sosial, tidak tahu apakah betul-betul hilang atau dihapus padahal kami sangat membutuhkan bantuan tersebut,” kata dia kepada awak media, Minggu (05/11).

 

Ia menerangkan, ratusan KPM tersebut pernah melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat. Dalam pertemuan itu, pemerintah setempat menyatakan akan bertanggung jawab atas hilangnya data tersebut.

 

“Kami juga pernah ada pertemuan di Desa Sindangresmi, bu kadis (dinas sosial) juga hadir, katanya siap bertanggung jawab dan mereka memohon untuk tidak meramaikan dulu, katanya akan berkoordinasi dengan Kementerian sosial,” ujarnya.

 

Baca: Jumat Keramat, KPU Pandeglang Akan Tetapkan DCT Pileg 2024

 

Baca: Puskesmas Labuan Raih Akreditasi Paripurna, Kapus Sri: Mempertahankan yang Sulit

 

Para KPM berharap, agar pihak yang berwenang bisa menyelesaikan persoalan tersebut, sebab kondisi perekonomian masyarakat setempat sedang memasuki masa paceklik.

 

“Kami berharap meminta bantuannya yang bisa menurunkan program ini terutama kepada yang lebih kuasa bapak presiden atau menteri sosial itu. Kondisi paceklik seperti ini kami hanya menghabiskan yang ada, itupun kalau ada, kalau tidak ada bagaimana. Mana kami sedang kesulitan dalam bertani, makanya kami sangat memohon untuk dicairkan kembali,” imbuhnya.

 

Terpisah, Camat Sindangresmi, Mukhlis Aripin membenarkan data KPM BPNT di dua desanya hilang. Pihaknya mengaku terus melakukan upaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

 

“Iya betul ada di dua desa yaitu desa Sindangresmi dan desa Campakawarna itu hilang datanya. Memang kejadian itu sudah ada sebelum saya menjadi Camat disini, kalau tidak salah dari tahun 2021, itu hanya KPM pada program BPNT saja kalau PKH itu masih aman,” ucap dia.

 

Pihaknya bersama dua Kepala Desa dan Dinsos berencana mendatangi Kementerian Sosial, sebab masyarakat menunggu program tersebut.

 

“Menurut informasi dari Kementerian sosial terbaru saat ini sedang proses input kembali data yang hilang itu, katanya untuk satu desa sudah ada yang masuk beberapa puluh orang, namun untuk update terbarunya akan kami informasikan lagi,” tandasnya. (Mudofar)