Kesbangpol Bentuk Forum Pembauran Kebangsaan, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa

Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, saat menggelar Pembinaan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan Mandalawangi, Kamis (08/12/2022).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pandeglang, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, dengan keberagaman sangat tidak mungkin memicu konflik di tengah masyarakat.

 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Pandeglang, Entus Bakti dalam acara Pembinaan Pembauran Kebangsaan di aula Kecamatan Mandalawangi, Kamis (08/12/2022).

 

Menurut dia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban setiap warga negara.

 

“Pembinaan pembauran kebangsaan ini penting dilakukan, pertama tentu sebagai penyambung tali silaturahmi dan juga menjaga keutuhan NKRI. Saya harap peserta yang hadir di sini bisa memahami materi, menyampaikan kepada masyarakat serta mengamalkan nilai-nilai itu di tengah masyarakat,” kata dia.

 

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pembinaan pembauran kebangsaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI.

 

“Kami mengajak seluruh elemen untuk kembali mengaktifkan forum pembauran kebangsaan (FPK). Nantinya FPK ini menjadi wadah bagi masyarakat, di mana salah satunya adalah untuk menampung aspirasi. Tentunya FPK ini diharapkan bisa ikut menjaga kondusifitas wilayah serta menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

 

Kata Entus, FPK tingkat kecamatan diketuai oleh Camat dan FPK tingkat Desa/Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah. Dalam pelaksanannya, FPK ini banyak melibatkan masyarakat dan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

 

“FPK ini ending-nya setelah dibentuk adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat, khususnya kesamaan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

 

Baca: Pemkab Raih Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022

 

Baca: Dimyati Natakusumah Tekankan Peran Pers di Era Digitalisasi

 

Di tempat yang sama, narasumber dari Kampus STKIP Babunnajah, Ari Supriadi menyampaikan, Indonesia dianugerahi dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa dan lainnya. Keberagaman itu harus menjadi modal pemersatu dan bukan sebaliknya.

 

“Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa yang tentunya berasal dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keberagaman ini harus kita jadikan perekat untuk menjaga keutuhan NKRI,” ucap dia.

 

Dari keberagaman itu, kata Ari, terdapat potensi ancaman yang bisa merongrong keutuhan NKRI. Potensi ancaman itu, meliputi konflik kepentingan terutama pada preferensi politik, perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat, perang ideologi sektarian, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan teknologi informasi.

 

“Dari potensi itu akan mendorong masalah yang muncul seperti culture war, konflik etnis, perlakuan atau kebijakan diskriminatif, marjinalisasi, hubungan eksploitatif, stereotip negatif hingga kekerasan fisik atau simbolik,” bebernya.

 

Ari mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.

 

“Maka penting bagi kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui menumbuhkan kembali gotong royong, tolong-menolong, menghargai dan peduli sesama,” ungkapnya. (Mudofar)