Bupati Irna: Kepala Daerah Se-Indonesia Minta Penghapusan Honorer Ditunda

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-XIV di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/06/2022).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, ratusan Kepala Daerah se-Indonesia sepakat agar penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah pusat agar dikaji kembali. Hal ini penting sebagai langkah antisipatif untuk mengeliminir isu dan politisisasi penghapusan honorer menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

 

Hal ini merupakan rekomendasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/06/2022) yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

 

“Rakernas APKASI, beberapa isu-isu strategis yang ada di kabupaten seluruh Indonesia kami kupas yaitu salah satunya adalah memperjuangkan nasib TKS (Tenaga Kerja Sukarela),” kata Irna sebagaimana dikutip dari instagram @irnadimyati, Senin (20/06).

 

Ia menjelaskan, isu krusial yang menjadi perhatian para Bupati di daerah, salah satunya berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terkait dengan Penghapusan Pegawai Honorer.

 

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ribuan pegawai honorer di daerah sedang mengalami keresahan dengan adanya PP tersebut.

 

Baca: Masyarakat Pandeglang Kini Bisa Lapor Via Aplikasi LAPOR!

 

Baca: Wabah PMK tak Surutkan Optimisme Pedagang Hewan Kurban di Pandeglang

Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat menghadiri Rakernas APKASI ke-XIV di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/06/2022).

Kata dia, dampak penghapusan tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial karena jika dihapus secara serempak menyebabkan banyaknya pengangguran di daerah.

 

Dalam pertemuan tersebut para Kepala Daerah sepakat untuk terus memperjuangkan nasib TKS di daerah masing-masing. Selain itu, seluruh Bupati juga sepakat agar penghapusan ini dikaji kembali dan telah disampaikan langsung kepada Kemendagri secara terbuka di forum.

 

Irna menegaskan, keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang.

 

“Para Bupati seluruh Indonesia sepakat untuk terus memperjuangkan nasib TKS. Para honorer jangan kecil hati kami akan perjuangkan terus nasib kalian semua yang selama ini membantu menjadi garda terdepan roda pemerintahan di kabupaten Pandeglang,” tegas Bupati pertama di Pandeglang ini.

 

Adapun hasil keputusan Rakernas APKASI lainnya yang disoroti yakni pengalokasian anggaran P3K agar menggunakan APBN, reformasi birokrasi dari kebijakan perizinan lokal, pengelolaan laut, kehutanan dan lainnya agar dikembalikan ke pemerintah daerah. (Mudofar)