Pembangunan Huntap Korban Tsunami Selat Sunda di Sumur Telan Anggaran Rp 19 Miliar

Lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) di Kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

KRAKATAURADIO.COM, SUMUR - Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini tengah membangun hunian tetap (Huntap) terakhir bagi korban tsunami selat sunda yang ada di Kecamatan Sumur.

 

Rencananya Huntap ini akan dibuat sebanyak 223 unit dengan konsep Rumah Instan Struktur Baja (Risba) dengan luas 6x6 meter persegi yang berlokasi di Kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya.

 

“Jadi ini huntap terakhir untuk korban bencana tsunami tahun 2018 dianggarkan oleh dana rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB. Ini dibangun di kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur di lahan seluas kurang lebih 5 hektar untuk dibangun sebanyak 223 unit,” kata dia kepada Krakatau Radio, Kamis (17/06).

 

Menurut Rahmat, seharusnya pembangunan Huntap dilakukan pada tahun 2020 kemarin. Namun karena terkendala pengadaan lahan, maka baru tahun ini pembangunan bisa dilakukan.

 

Pembangunan Huntap ini menelan anggaran Rp 19,1 Miliar yang dikerjakan oleh PT. Bongbong Karya Utama. Proses pembangunan dimulai dari Juni sampai September 2021.

 

“Kontrak itu tanggal 3 juni, selesai harus 120 hari kalender itu sampai akhir September nilai kontrak 19,1 miliar,” sambungnya.

 

Baca: Tahapan Pilkades di Pandeglang Akan Masuki Penelitian Berkas pada 22 Juni

 

Baca: Layanan Panggilan Darurat 112 Siap Terima Aduan Warga Pandeglang

 

Karena pembangunan Huntap ini dilakukan di lahan hunian sementara (Huntara), maka untuk sementara warga harus mengontrak di rumah penduduk dan di rumah saudaranya masing-masing.

 

“Informasi yang saya dapatkan mereka itu ada yang ngontrak ada yang tinggal bersama saudaranya,” tuturnya.

 

Rahmat mengatakan, pembangunan Huntap ini tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang lain, seperti sarana pendidikan dan lainnya. Untuk pemenuhan sarana tersebut, pihaknya akan kembali mengajukan ke BNPB.

 

“Air kita penuhi, kemudian memang ada yang namanya dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, jadi itu selayaknya memang rumah di wilayah itu disediakan juga untuk sarana pendidikannya, kemudian fasum fasos (fasilitas umum fasilitas sosial) seperti itu. Tapi ditahun ini itu cuma pada huntapnya saja sama fasilitas air,” pungkasnya. (Mudofar)