Dirikan MPP, Bupati Pandeglang Berbagi Motivasi Kepada 38 Kepala Daerah

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjadi pembicara dalam knowledge sharing sebagai best practice dalam acara penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP, di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (02/03/2021).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar dibangun di berbagai Kota dan Kabupaten. Terbaru, sebanyak 38 kepala daerah melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (02/03/2021).

 

Hal ini juga dilakukan Kabupaten Pandeglang. Bahkan, Bupati Pandeglang, Irna Narulita diberi kehormatan oleh Kemenpan-RB menjadi pembicara dihadapan Menteri PAN-RB dan 38 Kepala daerah dalam Knowledge Sharing Season sebagai Best Practice.

 

Menjadi pembicara, hal ini dijadikan kesempatan bagi Irna Narulita berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada daerah yang belum memiliki MPP.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Pandeglang dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, agar keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai harapan.

 

“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Irna.

 

Menurutnya, pembangunan MPP di Pandeglang tidak semudah membalikan telapak tangan. Belum lagi dengan kendala anggaran yang terbatas. Namun hal tersebut, kata dia, tidak menjadi kendala karena kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama.

 

“Karena tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan inovasi bagaimana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu yaitu Mal Pelayanan Publik. Alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak termasuk Kemenpan-RB, target pembangunan MPP Pandeglang dapat terwujud dan telah diresmikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 lalu dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten,” ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang.

 

“Selain itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP, jadi masyarakat tidak pelu repot mengurus banyak hal adminstrasi Aminduk, perijinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang,” tuturnya.

 

Ia menambahkan dari mulai diresmikan bulan Agustus 2020, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065. Paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP.

 

Ditempat sama, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.

 

“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari Kepala daerah, tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” terang dia.

 

Dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang digelar Kemenpan-RB, dihadiri pula oleh Kemenkumham RI Yasona Laoly serta 38 Kepala daerah yang menandatangani komitmen tersebut, diantaranya 35 daerah sudah berdiri dari tahun 2017 -2020, termasuk MPP Kabupaten Pandeglang merupakan yang ke-27 berdiri di Indonesia. (Mudofar)