Pilkada Ditengah Pandemi, Pemkab Pastikan Ikuti Protokol Kesehatan

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat Webinar dengan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI) di Ruang Pintar, Rabu (01/07/2020).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, memastikan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 09 Desember 2020 mendatang, akan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi virus corona (Covid-19) merupakan sebuah tantangan yang sangat besar, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, pelaksanakan pilkada kali ini harus ketat dengan menggunakan protokol kesehatan.

Demikian dikatakan Tanto usai acara Webinar dengan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI), tentang kesiapan daerah melaksanakan Pilkada serentak, di Ruang Pintar, Rabu (01/07).

Kata Tanto, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang juga terus melakukan tahapan untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

“KPU sudah melakukan rapid test untuk 2.300 anggota KPPS dan hasilnya 22 orang reaktif. Yang reaktif ini dinonaktifkan sementara dan dilakukan karantina mandiri,” ujarnya.

Baca: Minimalkan Pelanggaran Lalin, Polres Pandeglang Pasang Patung Polwan

Untuk proses swab dari 22 orang anggota KPPS ini prosesnya akan dibantu oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah.

“Kita semua kolaborasi untuk suksesnya Pilkada di tengah pandemi,” sambung dia.

Sementara, narasumber pada acara Webinar yakni Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, pemilu kali ini yang harus dilakukan dalam kondisi pandemi, tentunya harus menggunakan protokol kesehatan. Hal ini kata dia, telah disepakati bersama, dan DPR RI akan memberi dukungan penuh terhadap konsekuesi keadaan saat ini.

“Tentu akan ada penyesuaian, penambahan peralatan, hingga anggaran pun sudah di rekonsiliasi. Ini komitmen kami dengan menteri keuangan,” tuturnya.

Ia berharap, pada pelaksanaan Pilkada tahun ini harus dapat memenuhi dua prinsip yaitu prinsip kesehatan dan prinsip demokrasi.

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu partisipasi pemilih dan menekan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat,” pungkasnya. (Mudofar)