Bukan Cuma BLT Dana Desa, Ini 3 Bantuan Lain yang akan Dicairkan Pemerintah
Ilustrasi. |
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, saat ini Pemerintah
daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah melakukan pendataan dan
validasi data terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah selama masa pandemi
virus corona (Covid-19).
“Dinas sosial diperintahkan untuk mendata juga untuk
mendapatkan bantuan, sama BLT juga dari Kemensos, sasarannya hampir sama juga
(dengan BLT Dana Desa), makanya kami jangan sama aturan dari Kemendes PDTT,
Kemensos, tidak boleh dobel. Kan data itu harus valid,” kata Doni, Kamis
(30/04).
Pendataan ini sangat penting, kata Doni, agar masyarakat calon penerima manfaat merupakan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti PKH, BPNT, dan Jamsosratu.
Doni menyebut, bantuan tersebut meliputi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 600.000 ribu/bulan selama
tiga bulan, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp 500.000
ribu/bulan selama 3 bulan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Pandeglang sebesar Rp 500.000/bulan selama tiga bulan, dan BLT DD dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT) sebesar Rp 600.000.
“Tolong sampaikan teman-teman wartawan, bahwa BLT itu bukan
hanya dari dana desa, ada nanti dari masing-masing juga ada. Nanti kan tahapan
yang saya sampaikan tadi, bahwa BLT itu adalah tahapan terakhir yang memang
tidak tercover oleh bantuan-bantuan tadi, (akan tercover) oleh BLT dana desa. Nah
data yang tidak tersaring tadi itu nanti akan disampaikan ke desa-desa lewat
kecamatan melalui TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan),” terangnya
panjang lebar.
Kata dia, setelah bantuan lain sudah tersalurkan nantinya
Desa harus melakukan verifikasi ulang untuk mendata apakah warganya belum ada
yang menerima bantuan. Jika ada warga yang belum menerima bantuan, maka warga
tersebut akan menerima BLT dari Dana Desa.
Yang sudah tersalurkan saat ini, tambah Doni, yakni BLT dari
Kemensos dan bantuan sembako dari Pemerintah daerah. Untuk bantuan dari
Kemensos, Doni menyebut kuota bantuan tersebut yakni 33 ribu. Namun, menurut
Doni, Bupati Pandeglang sudah meminta tambahan kuota bagi Pandeglang
sebesar 50 ribu.
“Dari kemensos itu (cair) lewat kantor pos. Setelah itu nanti
provinsi lagi finishing lewat BRI, bulan Mei. Nanti setelah itu kan kita bertahap
jangan sampai tumpang tindih banyak yang dobel akhirnya kan masyarakat tidak
dapat. Kan harus selektif mana yang belum dapat,” imbuh dia.
Sebelumnya Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, saat
ini Pemda tengah merampungkan berbagai permasalahan teknis, seperti validasi
data dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda.
“Mohon kesabarannya karena memang datanya belum valid. Kami
sedang validkan dan akan saya sampaikan kepada kementerian sosial agar sedikit
memberi kelonggaran di tengah wabah Covid-19 sehingga dengan begitu udah
masyarakat sudah menunggu kapan bantuan turun. Tapi memang karena tadi, bulak
balik kami memvalidasi data dan memang masih banyak yang kurang. Sudah tiga
kali perbaikan tetapi memang dari pemerintah pusat belum bisa menyinkronkan dan
belum bisa mengambil keputusan untuk segera dieksekusi,” kata Irna di Kecamatan
Carita, Senin (27/04).
Kata Irna, dengan koordinasi yang baik, maka bantuan bagi
masyarakat yang terdampak, akan segera diberikan. Untuk itu, ia meminta
masyarakat yang sudah didata, agar bersabar.
“Jadi kami mohon ditengah yang tidak normal ini aturan
birokrasi dari pemerintah pusat bisa cepat karena dalam kondisi negara yang
tidak normal dan masyarakat sudah lapar mohon dibantu oleh pemerintah. Kami
yang bertanggungjawab di tingkat bawah yaitu bupati sehingga betul-betul saling
koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Mohon
semua kesabarannya masyarakat diberikan kemudahan oleh Allah dengan tetap
mengikuti instruksi pemerintah,” pungkasnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar