Penyaluran Dana Desa di Pandeglang Diawasi DPD RI

Anggota DPD RI, Tb. M. Ali Ridho Azhari (kiri) menggelar pertemuan membahas pengelolaan anggaran Dana Desa di Kabupaten Pandeglang bersama Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban di Ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Rabu (04/03/2020).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) kini diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal ini untuk terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dengan kepentingan publik.

Di Kabupaten Pandeglang, pengawasan pengelolaan DD diawasi oleh anggota DPD RI Dapil Banten, Tb. M. Ali Ridho Azhari. Ia melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) membahas pengawasan anggaran pedesaan di Ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Rabu (04/03/2020).

Ali Ridho mengatakan, maksud kunjungan kerja tersebut, selain menjalankan program kerja DPD RI, juga untuk mengawasi pengalokasian DD dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Pandeglang. Menurut dia, kunjungannya merupakan pengawasan anggaran yang dialokasikan ke setiap desa di Pandeglang.

Baca: Penyaluran Dana Desa 2020 Langsung ke Rekening Desa

Kata dia, sejauh mana pengalokasian DD dan sudah sejauh mana terkait progres pembangunan dari anggaran tersebut.

“Kami ke sini untuk memastikan pengelolaan dana desa sudah sesuai aturan. Selain itu, sudah sejauh mana keberhasilan pembangunan melalui dana desa itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menuturkan, program DD yang telah diluncurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 berdampak signifikan dalam penggerak perekonomian pedesaan di Kabupaten Pandeglang.

“Program dana desa yang diluncurkan sangat tepat sekali karena bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan dari pinggiran,” kata Tanto.

Tanto mengakui, penyaluran DD sangat dirasakan pula di Pandeglang, khususnya dalam memajukan Desa. Hal ini, lanjut Tanto, karena sejak diluncurkan beberapa tahun lalu beragam pembangunan di desa-desa wilayah kabupaten pandeglang semakin nampak, baik dari bentuk atau manfaatnya.

“Hasilnya mulai nampak, periode 2015-2019 hasil pembangunan dana desa sesuai prioritas sudah menghasilkan pembangunan embung 324 unit, raga desa 251 unit, BUMDes 254 unit dan prukades sebanyak 281 unit dan kegiatan lainnya seperti jalan desa sudah terbangun lebih dari 782,57 km, jembatan 1,07 km, sarana air bersih 115 unit dan pembangunan lainnya,” ungkapnya.

Masih kata tanto, dengan dampak yang signifikan dan sangat positif tersebut maka pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan jumlah anggaran desa tetapi juga perlu di evaluasi di beberapa sektor.

“Beberapa yang perlu di evaluasi seperti pembangunan embung apakah cocok tidak dengan kondisi desa serta lahan embung yang biasanya jauh dari pemukiman penduduk, dan yang pasti pengelolaan dana desa oleh aparatur yang harus terus dipantau agar penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuh dia. (Mudofar)