Pembangunan 706 Huntap Korban Tsunami Diharapkan Dilakukan Sebelum Puasa
 |
| Deputi Rekonstruksi dan Rehabilitasi BNPB, Rifai menggelar audiensi dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengenai pembangunan hunian tetap (Huntap) di ruang Garuda Pendopo, Rabu (12/02/2020). |
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan kepada
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang agar pembangunan Hunian Tetap (Huntap)
untuk 706 Kepala Keluarga (KK) korban tsunami Selat sunda dilakukan sebelum bulan
puasa.
Deputi Rekonstruksi dan
Rehabilitasi BNPB, Rifai mengatakan, dana untuk pembangunan Huntap telah
disediakan sehingga harus dipercepat. Apalagi hal ini menyangkut pemukiman bagi
korban tsunami Selat Sunda.
“Jadi percepatan pembangunan
pemukiman 706 unit rumah Huntap itu segera. Kami berharap sebelum ramadan sudah
dimulai, dan katakanlah sebelum Pilkada sudah selesai,” katanya usai menggelar
audiensi dengan Bupati Pandeglang di ruang Garuda Pendopo, Rabu (12/02).
Rifai menyebut, BNPB telah
menyiapkan anggaran sebesar Rp 69 miliar untuk membangun 706 unit Huntap.
Ditambah Rp 6 miliar untuk membangun fasilitas pendukung seperti jalan dan
jembatan.
“Tahun 2019 Pemerintah pusat
memberi bnatuan sebesar Rp 75 miliar untuk membangun 706 unit rumah yang
terdampak bencana, 1 unit jembatan, dan 1 ruas jalan. Kami memohon dukungan
agar percepatan pembangunan ini bisa dikerjakan dengan segera,” tambah dia.
Rifai mengaku khawatir dengan
kondisi para penyintas yang sudah menetap di Hunian Sementara (Huntara) lebih
dari satu tahun. Kekhawatiran itu menyangkut kondisi kesehatan para korban
tsunami.
Hanya untuk merealisasikan hal
tersebut, pihaknya menyarankan Pemkab Pandeglang untuk berkoordinasi dengan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Koordinasi itu dilakukan untuk
meminta kejelasan mengenai teknis pembangunan agar bisa dilakukan dengan
mekanisme lain di luar lelang. Dengan begitu proses pembangunan bisa lebih
cepat direalisasikan.
“Untuk teknisnya tetap lelang,
tapi saya minta ada dispensasi. Jadi saya sarankan bupati bersama jajaran ke
LKPP untuk berdiskusi supaya ada solusi. Karena ini kan untuk pemukiman pasca
bencana,” imbuhnya.
Sementara Bupati Pandeglang, Irna
Narulita mengaku sedang mengupayakan pembangunan Huntap dalam waktu dekat. Dia
menerangkan Pemkab akan segera berkoordinasi dengan LKPP mengenai teknis
pengadaan.
“Kalau melewati proses lelang
seperti biasa akan memakan waktu. Membuat DED saja butuh 2 bulan sehingga
kemungkinan baru bisa lelang bulan Mei. Kan kelamaan,” terang Irna.
Jika disepakati, Pemkab
menginginkan agar teknis pembangunan dilakukan melalui penunjukkan langsung.
Sebab metode itu diyakini tidak memerlukan waktu yang lama.
Adapun rencananya, pembangunan
706 unit Huntap di Kecamatan Labuan, Carita, Panimbang, dan Sumur, menggunakan
konsep rumah instan. Konsep ini dipercaya lebih cepat dikerjakan karena
bersifat pabrikasi.
“Meski begitu tetap dengan rumah
instan. Sehingga proses nya lebih cepat karena berbentuk pabrikasi,” pungkasnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar