Penghapusan Tenaga Honorer Bikin Resah Ribuan Honorer di Pandeglang

Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah Pandeglang talkshow di Krakatau Radio mengenai penghapusan tenaga honorer, Rabu (22/01/2020).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah Pandeglang, Sutisna mengatakan tenaga honorer akan dihapus berdasarkan rapat DPR RI dengan pemerintah pusat, membuat resah para honorer khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kita dari AHN sudah diskusi dengan kawan-kawan di tingkat nasional bahwa kalau ketika penghapusan ini jelas karena kita masih diambang pintu untuk penghapusan, penghapusan ini tanda kutip bahwa disana menyatakan bahwa apakah ini akan diangkat menjadi PNS honorer K-2 ataupun non kategori nantinya atau sebaliknya akan dirumahkan atau juga ada 2 versi karena di Undang-undang itu ada 2 versi, versi pertama adalah versi ASN versi kedua adalah versi PPPK apakah kedua-duanya ini akan dipakai oleh pemerintah diangkat secara langsung atau tidak nantinya. Ini masih polemik ditingkatan nasional. Kita masih kumpas tuntas semua itu,” kata dia saat talkshow di Krakatau Radio, Rabu (22/01).

Untuk diketahui, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer. Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sutisna menyebut, saat ini tenaga honorer Kategori 2 di Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.700 orang yang tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di Pandeglang. Dari informasi yang ia terima, masih banyak honorer di Pandeglang yang diupah Rp 250 ribu/bulan.

“Kita udah beberapa kali datang ke pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan honorer saat ini. Tapi belum ada kepastian secara secara hukum, belum ada perkembangan apa-apa. Dari kawan-kawan baik guru maupun non guru, struktural ataupun fungsional itu ternyata honornya sangat minim sampai dengan angka 250 ribu,” paparnya.

Sekjen AHN Pandeglang, Iin Kurniawan meminta agar maksud penghapusan tersebut dijelaskan secara gamblang. Jika rencana tersebut tidak berpihak kepada honorer menurut Iin akan ada aksi demontrasi besar-besaran.

“Ada 35 Provinsi udah siap turun ke lapangan kalau memang itu wacananya tidak berpihak kepada honorer, udah siap. Bahkan dari Aceh pun ada, dari Papua pun ada udah siap turun ke lapangan kalau memang kebijakannya tidak berpihak kepada honorer,” kata dia.

Sementara itu, Kasubag Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Farid Fikri mengatakan, pihaknya belum menerima aturan yang resmi terkait penghapusan tenaga honorer.

“Kita masih menunggu dan belum mendapat informasi terkait penghapusan tenaga honorer sebab untuk penghapusan tenaga honorer kan gak semudah yang dibayangkan karena memang jumlahnya begitu banyak dan dampak yang akan diakibatkan yang timbul dari penghapusan ini pastinya harus perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat,” katanya melalui sambungan telepon.

Ia mengimbau kepada tenaga honorer di Pandeglang agar tidak langsung mengambil kesimpulan dari hal tersebut karena belum ada keputusan resmi. (Mudofar)