Irna Minta 17 Kades Terpilih Transparan dan Akuntabel Kelola Dana Desa

Bupati Pandeglang, Irna Narulita memberikan sambutan dalam kegiatan Pelatihan Kapasitas Kepala Desa Terpilih yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kamis (23/01/2020).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta kepada 17 Kepala Desa (Kades) yang terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Pandeglang yang digelar 15 Desember 2019 lalu, untuk lebih transparan dalam mengelola Dana Desa (DD). Pasalnya selama ini masyarakat seringkali tidak mengetahui berbagai kegiatan dari bantuan tersebut.

“Transparansi saat ini penting dilakukan apalagi di tengah era keterbukaan publik,” katanya usai membuka acara Peningkatan Kapasitas 17 Kades Terpilih disalah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/01).

Irna menyebut, akibat proses transparansi itu jarang ditempuh oleh Kades, masyarakat sering kali dibuat keliru dalam mendapat informasi.

“Transparansi harus ditekankan, masyarakat kan sering ada miss komunikasi ketika informasi tersendat. Memang upaya transparansi sudah ada di Musrenbang Desa, tetapi mungkin tidak terundang semua,” terang dia.

Baca: Pemkab Klaim Pembangunan Infrastruktur Lampaui Target RPJMD

Bukan cuma itu, transparansi diperlukan karena kini setiap Desa dipercaya mengelola DD yang jumlahnya tidak kecil. Dengan begitu, para Kades harus mempertanggung jawabkan dana bantuan tersebut.

“Kami berharap mereka lebih transparan dan akuntabel untuk bisa mempertanggung jawabkan Dana Desa. Karena representasi bupati adalah mereka para Kepala Desa. Anggaran yang diberikan juga tidak kecil, itu kan harus dipertanggung jawabkan,” harap Irna.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, selain transparansi belasan Kades terpilih ini juga diingatkan untuk merangkul seluruh elemen masyarakat di desa. Sebab dia menyadari, kontestasi Pilkades tahun lalu menimbulkan gesekan yang cukup panas.

Oleh karena itu, dia menekankan Kades terpilih ini untuk melibatkan kelompok masyarakat yang sempat terbelah dalam menjalani roda pemerintahan di desa.

“Karena selama ini kan permasalahannya, banyak musuhnya itu selalu disingkirkan, itu yang menjadi perhatian. Termasuk pada perangkat desa yang sebelumnya bersebrangan saya sampaikan untuk tetap dirangkul, jangan disingkirkan,” imbuh Doni.

Baca: Penghapusan Tenaga Honorer Bikin Resah Ribuan Honorer di Pandeglang

Sekadar informasi, pada tanggal 15 Desember 2019 lalu, 17 Desa di Pandeglang melangsungkan Pilkades serentak. Belasan desa itu diantaranya Desa Kolelet dan Ganggaeng di Kecamatan Picung, Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur, Desa Tarumanagara Kecamatan Cigeulis, Desa Padamulya Kecamatan Anggsana, Desa Banyubiru Kecamatan Labuan dan Desa Ramaya Kecamatan Menes.

Selanjutnya Desa Cikaduen Kecamatan Cipeucang, Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk, Desa Citalahab Kecamatan Banjar, Desa Simpangtiga Kecamatan Patia, Desa Bojenwetan Kecamatan Sobang.

Selain itu Pilkades yang dilakukan karena Kades sebelumnya mengundurkan diri dan meninggal dunia, yakni Desa Citeluk Kecamatan Cibitung, Desa Parung Kokosan Kecamatan Cikeusik, Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi, Desa Pasir Karag Kecamatan Koroncong dan Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik. (Mudofar)