Penyaluran Bantuan Dana Jadup Lama, Ini Penjelasan Kemensos

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat.

KRAKATAURADIO.COM, LABUAN - Penyaluran bantuan dana Jaminan hidup (Jadup) bagi korban terdampak bencana tsunami selat sunda baru disalurkan Sabtu (02/11/2019) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Butuh waktu hampir setahun sejak peristiwa bencana tsunami terjadi pada 22 Desember 2018 lalu. Penyaluran sendiri diberikan melalui rekening korban untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menyatakan, alasan keterlambatan penyaluran dana bantuan Jadup ini karena kesiapan data calon penerima. Apalagi pemerintah ingin memastikan calon penerima benar-benar warga yang terkena dampak bencana.

“Memang kan kalau dalam situasi bencana begini kadang kala daftar nama dan alamat itu sudah tidak sesuai dengan kondisi awal. Bisa jadi rumah yang terdampak misalkan habis hancur pada waktu tsunami sehingga alamat yang digunakan bukan alamat disitu tapi alamat saudaranya atau alamat di Huntara. Sementara pada saat disalurkan bantuan korban sudah bergeser tempatnya sehingga mobilitas dari korban ini juga sangat menentukan kecepatan kita dalam menyalurkan bantuan,” terang dia.

Baca: Kemensos RI Serahkan Bantuan Jadup Korban Tsunami Pandeglang Rp 2,4 Miliar

Untuk memudahkan penyaluran bantuan, pihaknya sudah mengingatkan kepada pihak bank yang melakukan verifikasi dan validasi data agar memudahkan proses penyaluran. Apalagi tambah dia, jika alamat penerima sudah tidak lagi berada di tempat semula.

“Tidak hanya mengandalkan jaringan BRI tetapi juga bisa bersama-sama kembali dengan dinas sosial kita punya tagana, pendamping PKH, ada PSM, karang taruna, ada TKSK yang notabene ini kan orang Pandeglang jadi sedikit banyak akan bisa membantu untuk mencari keluarga korban yang katakanlah alamatnya sudah berpindah atau ada yang sudah meninggal atau pindah keluar kota. Kalau pindah luar kota pun bisa kita atasi karena bank bisa melakukan pencairan di kota lain karena antar bank sudah terkoneksi,” tutur dia.

Asisten Daerah (Asda) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Indah Dinarsiani menyatakan hal yang sama. Menurut dia, data korban bencana tsunami banyak yang hilang atau rusak. Untuk itu perlu waktu untuk mengurus segala persyaratan dan administrasi bagi para calon penerima bantuan Jadup.

“Ini memang yang didata karena manusia ini data terus  berubah. Yang awal sesuai keputusan Bupati jumlah KK terdampak ini ada 1.033 KK tetapi setelah dilakukan validasi ini ada 1.033 yang disetujui akan mendapatkan bantuan jaminan hidup dengan jumlah 4.010 jiwa,” terang dia. (Mudofar)