Pandeglang Raih Tiga Besar Penilaian SPBE se Indonesia
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat memberikan penghargaan kepada Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/03/2019). |
Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Wakil
Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis
(28/03/2019).
Pandeglang hanya kalah dari
Kabupaten Banyuwangi dan Batang, dengan poin 3.2 dari angka maksimal 4. Penilaian
ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB), berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.
Pemberian ini diberikan bagi
instansi pusat dan pemerintah daerah. Dari 616 instansi pemerintah dibagi
menjadi 6 kategori yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga
lainnya, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban
mengatakan, penghargaan tersebut merupakan capaian fantastis. Karena, kata dia,
meski Pandeglang masih tergolong Kabupaten tertinggal, namun sudah melek
teknologi.
“Penilaian ini baru pertama kali
bergulir oleh kementerian untuk instansi pusat maupun daerah, dan Alhamdulillah
kita sudah masuk kedalam tiga besar berarti Pandeglang sudah kekinian,” ujarnya seperti dikutip dari facebook Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Sistem pemerintahan berbasis
elektronik, tambah Tanto, kini memiliki banyak manfaat untuk efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan e-budgeting.
“Jika sudah berbasis elektronik
tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,” kata dia.
Ia berharap capaian ini tidak
sampai disini saja, karena masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan
SPBE di Pandeglang.
“Langkah kedepan kita harus
perkuat infrastrukturnya, SDM (Sumber Daya Manusia) dan keamanan. Karena
maraknya serangan cyber ini
sangat riskan buat single data yang kita miliki yang bersifat rahasia,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Presiden
Jusuf Kalla mengatakan, kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem
pemerintahan yang berhasil.
“e-Budgeting, atau e-Control, e-Audit yang macam-macam
harus kita pergunakan agar lebih efisien dan efektif,” katanya.
Menurut Wapres, tidak dipungkiri
dengan perkembangan teknologi internet, perilaku masyarakat dan pelayanan
banyak perubahan dalam berbagai sektor baik hal perizinan, perbankan hingga
perpajakan.
“Selain membutuhkan sistem
pengelolaan digital yang baik di suatu institusi, sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat juga harus dilakukan,” tutupnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar