PMII Kritisi Kegiatan Pelatihan Kades di Yogya

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang mengkritisi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang dan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Pandeglang.

Ketua PC PMII Pandeglang, Muhamad Basyir menganggap biaya administrasi Rp 6 juta per Kepala Desa yang dianggarkan dari Dana Desa hanya menghambur-hamburkan anggaran. Padahal, kata dia, anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan di desa masing-masing yang lebih urgent.

“Lagi-lagi penghamburan, intervensi. Atau mungkin ada agenda lain dibalik itu semua. kepala desa jangan sampai dijadikan alat kalau misalkan ada manfaat yang bisa diambil itu bagus tapi jika hasil outputnya sama sekali tidak ada lebih baik jangan di paksakan,” ungkapnya, Rabu (05/12).

Baca: Terkait Pelatihan Kades di Yogya, Ini Jawaban Kepala DPMPD

Selain itu, ia juga mempertanyakan alasan DPMPD Pandeglang harus menggelar kegiatan di luar daerah. Ia juga menyinggung alasan kebanyakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selalu mengadakan kegiatan di luar daerah padahal sifatnya hanya rapat koordinasi.

“Saya rasa tidak akan efektif apabila pelatihan itu semua itu tidak di dasari oleh kesadaran diri sendiri untuk pembangunan khususnya di kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin sampai dengan Sabtu (10 - 15 Desember 2018) bertempat di Hotel Saphire, Yogyakarta, Jawa Timur.

Baca: Buat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Yogya, Kades Harus Bayar Rp 6 juta

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa mengingat anggaran Dana Desa di tahun 2019 yang mengalami peningkatan.

“Meningkatkan kapasitas kepala desa yang bisa menjabarkan tupoksi dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadikan desa mandiri dan maju sehingga perlu dibekali dari sisi kepemimpinan, manajemen, teknisnya kita berikan pembekalan,” ujarnya. (Mudofar)