Lagi, Kegiatan Pelatihan Kades di Yogya Menuai Kritik

Eko Supriatno.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Akademisi Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno mengkritik perihal kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang dan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan tersebut tengah berlangsung di Hotel Saphire Yogyakarta, Jawa Timur yang dilaksanakan pada Senin sampai dengan Sabtu (10 - 15 Desember 2018). Untuk mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Desa harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 6 juta/kepala desa dengan menggunakan Dana Desa (DD).

Baca: PMII Kritisi Kegiatan Pelatihan Kades di Yogya

Menurut Eko, manakala daerah lain melakukan realokasi anggaran belanja daerah dengan menempatkan kemanfaatan rakyat sebagai prioritas tertinggi, efisiensi anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), efisiensi perjalanan dinas, studi banding, rapat-rapat dan bimtek, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang justru tidak melakukan hal tersebut.

“Malah pelesiran dengan argumentasi studi banding, padahal kontradiktif. Pelesiran terus, tak mempan kritik. Ya begitulah, mau apa lagi. Mau dikritik sampai berbusa kalau tidak mempan kritik susah juga,” ujar Eko kepada Krakatau Radio, Rabu (12/12).

Baca: Terkait Pelatihan Kades di Yogya, Ini Jawaban Kepala DPMPD

Eko menambahkan, studi banding tersebut tidak memiliki korelasi apapun dengan kinerja Kepala Desa. Selain itu studi banding tersebut, menurut Eko, adalah upaya memanfaatkan celah dalam anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

“Apakah studi banding diperlukan. Karena biasanya hasil studi banding sebagian masyarakat tidak pernah tahu apa hasilnya. Nanti para kepala desa tersebut satu-persatu harusnya ditanya oleh public dan media tentang hasil yang mereka dapatkan dalam studi banding tersebut, termasuk apa manfaatnya bagi masyarakat desa,” paparnya.

Baca: Buat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Yogya, Kades Harus Bayar Rp 6 juta

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin sampai dengan Sabtu (10 - 15 Desember 2018) bertempat di Hotel Saphire, Yogyakarta, Jawa Timur.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa mengingat anggaran Dana Desa di tahun 2019 yang mengalami peningkatan.

“Meningkatkan kapasitas kepala desa yang bisa menjabarkan tupoksi dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadikan desa mandiri dan maju sehingga perlu dibekali dari sisi kepemimpinan, manajemen, teknisnya kita berikan pembekalan,” ujarnya. (Mudofar)