Aminudin: Banyak Program Bupati yang Keluar Koridor

Anggota DPRD Pandeglang, Aminudin.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Anggota DPRD Pandeglang, Aminudin memandang kepemimpinan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban dalam memimpin daerah berjuluk ‘kota sejuta santri seribu ulama’ sudah cukup baik. Namun ia melihat beberapa program yang diusung pasangan Intan tersebut ada yang keluar dari visi misi yang diusung ketika mencalonkan diri maju sebagai Kepala Daerah.

“Pertama saya melihat dari kinerja Bupati re evaluasi 2 tahun setengah itu ada yang terpenuhi juga ada yang belum terpenuhi bahkan ada yang keluar koridor visi misi beliau, diantaranya kalau saya perhatikan Bupati Pandeglang itu latah dari proses pembangunan yang ada diluar (daerah),” ujar Aminudin ketika berbincang dengan Krakatau Radio.

Dijelaskan Aminudin, beberapa program yang dipandang keluar dari visi misi yaitu program Smart City. Program tersebut, lanjut Aminudin, tidak pantas diterapkan di Pandeglang yang notabene masih fokus membenahi sektor infrastruktur.

“Pandeglang smart city gak cocok di kita dan itu gak ada di visi misi dan diterapkan di tengah jalan. Smart city itu ya cocoknya di daerah perkotaan, Bandung, Bogor, Jakarta atau yang lain-lain. Tapi kalau di Pandeglang jangan smart city lah, kita masih butuh infrastruktur, kemiskinan, kesehatan dan lain sebagainya,” tambah Anggota Komisi I tersebut.

Baca: Irna Sebut Smart City Sebagai Solusi Permudah Pelayanan

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Bupati semestinya fokus terlebih dahulu dengan program unggulan yang menjadi visi misinya. Selain itu, terkait program Dana Desa (DD) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada setiap Desa, kata Aminudin, semestinya tidak diberatkan oleh adanya Surat Edaran Bupati untuk dipenuhi oleh Kepala Desa.

“Kemudian banyak juga mengadopsi atau mengklaim dari program nasional seperti Dana Desa, jadi numpang. Misalkan Dana Desa itu sudah dipastikan kepala desa tetap dapat. Yang jadi masalah di seting, di protektif sedemikian rupa, desa itu harus nurut terhadap surat edaran bupati, misalkan menentukan a b c dan lain sebagainya, sehingga kepala desa kasian juga, kaya tosa, sepeda, batik, itu kan gak ada dalam dana desa,” tambah dia.

Baca: Anggota DPRD Serukan Belanja di Warung Tetangga

Menurut pria yang maju menjadi Caleg untuk DPRD Provinsi Banten dari PKB Dapil Pandeglang ini, pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemerintah daerah agar tidak mengeluarkan kebijakan penggunaan DD yang berbenturan dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa.

“Kedepan Insha Allah karena kita juga sudah memberi warning ke eksekutif ke Bupati ke Sekda, kalaupun mau mengeluarkan surat edaran itu tidak lagi harus berbenturan dengan musrenbang desa,” imbuh dia. (Mudofar)