Percepat Pembangunan, Pemkab Diminta Kreatif dan Inovatif
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang, Bayu Kusuma. |
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Politisi Partai Gerindra
Pandeglang, Bayu Kusuma meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang,
untuk segera mempercepat proses lelang terkait proyek pembangunan infrastruktur.
Hal itu mengingat di tahun 2017 lalu, terdapat beberapa proyek yang gagal
lelang dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Pandeglang.
“Kita mendorong kepada pemerintah
daerah untuk melakukan inovasi agar sedikit kreatif menyikapi persoalan waktu
ini, jangan sampai hal yang terjadi di 2017 itu terjadi kembali. Ini kan kita akhirnya jalan
ditempat,” ujar dia, Selasa (08/05).
Menurut Wakil Ketua DPC Gerindra
Pandeglang ini, dirinya mencatat ada beberapa evaluasi dari progres pembangunan
yang dilakukan di Pandeglang, seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
yang cenderung masih besar, berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Banten, serta masih lemahnya pengawasan pembangunan.
“Tentunya (ada) silpa yang besar
karena kita tidak mampu memaksimalkan waktu dalam menjalankan program
pembangunan. Makanya tahun ini kita berharap Pemkab fokus menjalankan semua
program yang sudah dijalankan,” tambah dia.
Ia mengaku optimis dibawah kepemimpinan
Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban ini, segala program
dan visi misi yang dicanangkan akan berjalan dengan baik, tentunya dengan
berbagai catatan dan evaluasi.
“Ekspektasi publik masih tinggi, bu
Irna (Bupati) masih on the track, hanya
memang ada capaian-capaian yang belum diharapkan, kaya misalkan perbaikan di
sektor infrastruktur, kemudian daya dukung program yang dijadikan visi misi.
Ini yang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Bupati harus memaksimalkan fungsi
inspektorat atau pengawasan dan DPRD tentunya jangan terlalu banyak jalan-jalan.
Harus banyak fokus terhadap pengawasan pada pelaksanaan pembangunan,” imbuh
dia.
Dikutip dari radarbanten.co.id, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto
Warsono Arban mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan
proyek pembangunan pada tahun 2017 lalu. Buktinya, kata dia, hingga saat ini
ada 27 proyek pembangunan yang sedang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
karena ada sedikit persoalan.
“Pengawasan sebetulnya sudah
lengkap, ada dari konsultan, internal dinas terkait, Inspektorat, dan pihak
lainnya. Tetapi kan ada faktor X yang di luar kendali kita,” katanya di gedung
Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang.
Tanto berjanji bakal lebih
memperketat pengawasan terhadap semua proyek pembangunan. Tujuannya, agar tidak
ada pemborong yang mengerjakan proyek pembangunan secara asal-asalan.
“Persoalan kita tahun lalu adalah
ada proyek yang sudah dimenangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi
di pertengahan jalan ditinggalkan, itukan di luar kemampuan kami. Kami tidak
ingin tahun ini (2018-red) persoalan itu kembali terjadi maka dari kami akan
perketat pengawasan,” ujar dia. (Mudofar)
Tidak ada komentar