Sepanjang 2017, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Lampaui Target Iuran

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten, Teguh Purwanto (paling kanan) bersama dengan perwakilan wartawan di Banten saat acara Press Gathering BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten di Hotel Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Sabtu-Minggu (13-14/01/2018).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Banten berhasil mencatatkan kinerja positif dengan membukukan iuran kepesertaan sebesar Rp 4,09 triliun sepanjang tahun 2017 atau setara 101,27 persen dari target yang dicanangkan Rp 4,039 triliun.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Teguh Purwanto mengatakan, penerimaan iuran itu berasal dari iuran kepesertaan Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan kepesertaan jasa konstruksi.

“Alhamdulillah pencapaian tahun 2017 kemarin cukup membanggakan,” ujar dia pada acara Press Gathering BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten di Hotel Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Sabtu-Minggu (13-14/01/2018).

Ia menerangkan, hingga 2017 kemarin, penambahan perusahaan baru kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 6.470 perusahaan yang ditargetkan, saat ini sebanyak 7.489 perusahaan atau tumbuh 115,75 persen.

Kemudian, penambahan tenaga kerja (TK) baru Penerima Upah (PU) dari 412.288 tenaga kerja yang ditargetkan, kini menjadi 456.648 TK atau tumbuh 110 ,76 persen. Sedangkan penambahan TK baru Bukan Penerima Upah (BPU) dari 146.229 TK yang ditargetkan baru mencapai 125.586 TK atau setara 85,88 persen dan penambahan jasa kontruksi dari 234.444 yang ditargetkan baru mencapai 46.786 atau setara 19,96 persen.

“Untuk secara nasional, kita peringkat nomor empat diatas Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal, kita baru sekitar 3-4 tahun terbentuk,” ungkapnya.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten, Teguh Purwanto saat memberikan materi tentang pencapaian kinerja tahun 2017.

Ditempat yang sama Asisten Deputi BPJS Ketanagakerjaan Kanwil Banten, Didin Haryono mengungkapkan, dalam upaya menggenjot perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Banten, pihaknya akan melakukan berbagai strategi untuk meraih target.

“Strategi itu kami akan lebih lebih masif dan terfokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Khususnya pekerja rentan (pekerja informal) seperti petani, nelayan, tukang ojek, buruh, pedagang pasar, guru honorer, pekerja sosial dan pekerja lainnya yang rentan terkena risiko akan tetapi mreka tidak memiliki kemampuan utuk membayar iuran,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan strategi lain melalui penegakan hukum bagi pemberi kerja, lembaga, yayasan dan organisasi yang tidak mau mendaftarkan pegawainya pada BPJS Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Banten.

“Intinya saya ingin semua pekerja yang ada di wilayah Banten baik pekerja formal dan pekerja informal tidak ada satupun yang tidak mendapatkan perlindungan atau terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, sebab program ini merupakan mandatori negara yang wajib kita laksanakan,” imbuh dia. (Mudofar)