Bermain-main Dengan Dana Desa, Pjs Kades Kurungdahu Cadasari Diberhentikan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Ramadhani (kiri) dan Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Gunara, saat talkshow di Krakatau Radio, Kamis (15/12/2016) di program acara Mumuluk.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Adanya program Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan.

Namun, adanya dana yang pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 1 miliar per tahun ini, jangan sampai disalahgunakan karena hal ini akan menjadi sebuah musibah bagi Kepala Desa dan perangkat didalamnya. Hal inilah yang terjadi di Desa Kurungdahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Ramadhani mengatakan, dari 326 Desa yang menerima DD di Kabupaten Pandeglang, 325 Desa sudah terealisasi untuk diberikan DD di tahun 2016, tinggal 1 Desa yang tidak diberikan yakni Desa Kurungdahu.

Menurut dia, sanksi pemecatan dilakukan oleh Pemkab Pandeglang kepada Pjs Kepala Desa Kurungdahu, Tatang Muktar, karena dinilai lalai dalam tanggungjawab serta tidak ada niat untuk mewujudkan kemandirian desanya.

“Kurungdahu memang ada masalah. Kita sudah turun berapa kali yang bersangkutan ternyata tidak respect atas tanggung jawab tugas dia, sampai kita beri kesempatan 3 minggu, akhirnya kita berikan sanksi, sanksinya kita berhentikan yang bersangkutan,” ujar dia.

Ramadhani melanjutkan, semakin besar anggaran yang diterima desa, maka pertanggungjawabannya akan lebih besar. Dalam hal ini, Pemkab Pandeglang melihat Pjs Kurungdahu lalai dalam mengemban amanahnya.

“Insha Allah, proses keputusan Bupati sedang kita proses, karena kami ingin bahwa DD ini bisa termanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat, tepat sasaran, mempunyai nilai manfaat yang besar buat masyarakat. Jangan sampai dianggap main-main,” tambah dia. (Mudofar)