Bupati Irna Kecewa Bantuan Pusat Ditunda
Bupati Pandeglang, Irna Narulita. |
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, menunda
menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 kepada total 169 daerah di
Indonesia. Dari jumlah tersebut, enam Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten serta
Pemprov Banten juga termasuk di dalamnya.
Berdasarkan Surat Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) yang ditandatangani pada 16 Agustus lalu, penundaan DAK
dilakukan untuk pengendalian pelaksanaan APBN tahun 2016 terhadap penyaluran
sebagian DAU untuk 169 daerah sebesar Rp 19,41 triliun.
Disebutkan, Pemprov Banten terkena
penundaan penyaluran DAU sebesar Rp 125,52 miliar, sementara itu Kabupaten
Pandeglang sebesar Rp 128,72 miliar. Penundaan penyaluran DAU dibagi selama
empat bulan, mulai September sampai Desember.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, turunnya Surat PMK
125 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU dari pemerintah pusat, jelas mengganggu perencanaan
penganggaran di daerah. Sebab, menurutnya, harus ada penyesuaian rancangan
belanja pada struktur APBD Perubahan.
“Ini sekarang yang membingungkan ada surat dari kementrian
pusat, penangguhan bantuan keuangan 2016 ini, Rp 128 miliar. Bayangkan. Aduh
saya ga ngomong kiamat ya, tapi alasannya ga ngerti, dari 8 Kabupaten Kota, 6
yang ditangguhkan termasuk Pandeglang,” ujar Irna saat berbincang dengan
Krakatau Radio.
Menurut Irna, yang lebih repot
lagi, yaitu ketika pekerjan fisik yang dialokasikan dari DAU ini sudah
terkontrak.
“Kami ingin kroscek apa
permasalahannya. Sedangkan sudah mulai berjalan pembangunan, ga mungkin di
stop. Kalau memang itu kebijakan pusat kita Sami’na Waato’na gitu ya, mungkin
pemerintah pusat sedang butuh uang mungkin, kita Husnudzon aja,” tambahnya.
Namun, Irna menuturkan, efek dari ditundanya
bantuan ini, membuat daerah yang tengah kencang membangun infrastruktur, menjadi
terhambat.
“Tapi efeknya ke kita, ke
Kabupaten Kota yang sedang membangun. Pandeglang dibawah kepemimpinan saya,
terus menjadi evaluasi kami kedepan karena ini uang rakyat,
pertanggungjawabannya berat,” cetusnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar