Pemkab Berencana Gelar Pameran Anggaran

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, mewacanakan akan segera menggelar pameran transparansi anggaran (akuntabilitas publik) sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, transparansi anggaran sendiri direncanakan dalam waktu dekat dengan tujuan mewujudukan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi.

“Semua anggaran akan dipamerkan, baik yang akan maupun yang sudah digunakan para SKPD. Termasuk gaji saya juga akan dipasang,” kata Tanto seperti dikutip dari harian Radar Banten.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pandeglang, Yangto menyambut baik wacana adanya transparansi anggaran. Bahkan wacana tersebut, kata dia, sudah ia usulkan pada masa jabatan Bupati sebelumnya, Erwan Kurtubi.

“Yang pertama kali menggagas transparansi publik itu saya, waktu jadi ketua KNPI tahun 2012. Namun pada waktu seminarnya, Bupati (Erwan Kurtubi, red) tidak hadir. Karena kalau diadakan transparansi yang terbebani kan pemerintah. Nah respon pemerintahnya waktu itu belum ada,” ungkapnya.

Yangto mengatakan, dengan adanya transparansi publik akan menjadi hal yang positif bagi proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang, karena semua pihak termasuk masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi dan program yang sudah dan akan direncanakan pemerintah.

“Pemerintahan yang bersih ini apa salah satu syaratnya, yaitu lahirkan komisi transparansi publik untuk menginformasikan. Contohnya pada tahun ini ada anggaran untuk publik pembangunan jalan, ada berapa ruas jalan. Mereka publikasikan. Jadi bukan hanya CV yang membuat plang tetapi lembaga ini (komisi transparansi) juga mem push,” tambah dia.

Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang, Muhaemin mendukung langkah Pemkab tersebut. Namun ia mengingatkan agar transparansi ini jangan jadi ajang pencitraan semata.

“Nah karena ini baru wacana kita juga patut curiga bahwa ini hanya sebagai pencitraan. Kenapa curiga, karena ini terlalu radikal bagi daerah Pandeglang untuk memamerkan anggaran. Ada hal lain yang sebenarnya perlu dilakukan untuk menunjang transparansi itu. Tidak perlu melakukan pameran anggaran terlebih dahulu, tapi melakukan perbaikan-perbaikan dari sistem perencanaan itu sendiri di SKPD yang selama ini menjadi eksekutor dari APBD yang ada di Pandeglang,” ujar dia. (Mudofar)