Satpol PP Tegakan Perda Lewat Cara Kekeluargaan

Kasatpol PP Pandeglang, Agus Priyadi M

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Dalam melakukan tindakan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang, mengubah strateginya dengan mengedepankan pikiran, nurani dan pendekatan kekeluargaan. Tindakan kekerasan dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) rentan melanggar aturan.

Kepala Satpol PP Pandeglang, Agus Priyadi Mustika mengungkapkan, ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilakukan dalam mengambil tindakan penertiban di lapangan. Menurutnya, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan menggunakan atau mengandalkan otot, tapi harus mengedepankan otak dan pikiran.

“Satpol PP sekarang tidak ada istilah arogan sekarang. Kita lakukan pendekatan nurani, otak, terakhir baru otot. Jadi bukan sedikit bongkar sedikit bongkar. Namun, jika sudah beberapa kali diperingatkan, mau tidak mau kami akan mengambil tindakan tegas,” kata Agus, Rabu (22/04).

Adapun kegiatan penertiban yang selama ini dilakukan, tetap fokus pada pembenahan internal, yakni dengan penertiban PNS.

“Sasaran kami tetap fokus penertiban PNS dengan tidak mengesampingkan penertiban pelajar, penegakan Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan lainnya,” tambahnya.

Disinggung soal personil, Agus menambahkan, kebutuhan personil dikisaran 251 orang. Anggota yang ada selama ini sekitar 111 orang. Dia mengakui jumlah yang ada saat ini masih terbilang kurang. Bahkan alat kelengkapan yang dibutuhkan dan kondisi kantor juga kurang representatif.

“Tapi semuanya kami berdayakan secara maksimal. Kami ingin tetap berbuat yang terbaik dan menjalankan tupoksi dengan baik,” ujarnya.

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, mengakui jika personil Satpol PP masih kurang. Pihaknya akan berupaya untuk melengkapinya dengan berkoordinasi ke Kemendagri dan Menpan terkait kebutuhan personil Satpol PP.

“Soal kantor, kita upayakan akan ada perbaikan. Insya Allah, tahun 2016 kita sudah punya kantor Setda yang lebih baik dan bagus. Kantor Setda itu menjadi pusat perkantoran pemerintahan,” ungkapnya. (Mudofar/937)