Lemhanas Diskusi Mengenai Ketahanan Pangan Di Pandeglang
Labuan -Siswa Lemhanas menggelar diskusi mengenai ketahanan pangan dan peran serta
fungsi dewan di Pandegang, Kamis (13/09/12). Studi siswa lemhanas ini terkait
dengan studi strategis dalam negeri (SSDN). Kegiatan itu berlangsung di pendopo
Pemkab dan gedung DPRD Pandeglang. Siswa lemhanas ini dipimpin oleh Laksda TNI
Wardiyono Suwaryo sebagai tenaga ahli pengajar di bidang strategi.
Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi mengatakan, Pandeglang kaya akan sumber daya alam. Karenanya, potensi itu secara bertahap terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Potensi itu diantaranya mengenai kehutanan pertanian, peternakan serta ketahanan pangan.
Sementara itu, di saat di gedung DPRD Pandeglang, para siswa Lemhanas mempertanyakan mengenai peran dan fungsi dewan. Selain itu, juga mengenai penganggaran untuk berbagai pembangunan. Selain itu, para siswa Lemhanas juga mempertanyakan mengenai Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Pakai (HGP).
Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Ramjani Soegiri yang dihubungi mengatakan, terkait HPL dan HGP, Pemkab Pandeglang telah memiliki perda terkait perizinan. Dalam perda, setiap penggunaan lahan diatas 1000 hektar, harus mendapatkan persetujuan dari dewan.
Terkait persoalan infrastruktur, Ramjani mengungkapkan, kondisi jalan yang ada lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebab, kondisi jalan di Pandeglang banyak yang rusak. Kondisi dan kerusakan jalan saat ini, tidak terlepas dari anggaran yang dimiliki oleh daerah.
Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi mengatakan, Pandeglang kaya akan sumber daya alam. Karenanya, potensi itu secara bertahap terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Potensi itu diantaranya mengenai kehutanan pertanian, peternakan serta ketahanan pangan.
Sementara itu, di saat di gedung DPRD Pandeglang, para siswa Lemhanas mempertanyakan mengenai peran dan fungsi dewan. Selain itu, juga mengenai penganggaran untuk berbagai pembangunan. Selain itu, para siswa Lemhanas juga mempertanyakan mengenai Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Pakai (HGP).
Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Ramjani Soegiri yang dihubungi mengatakan, terkait HPL dan HGP, Pemkab Pandeglang telah memiliki perda terkait perizinan. Dalam perda, setiap penggunaan lahan diatas 1000 hektar, harus mendapatkan persetujuan dari dewan.
Terkait persoalan infrastruktur, Ramjani mengungkapkan, kondisi jalan yang ada lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebab, kondisi jalan di Pandeglang banyak yang rusak. Kondisi dan kerusakan jalan saat ini, tidak terlepas dari anggaran yang dimiliki oleh daerah.
Tidak ada komentar