Pemkab Pandeglang Raih KLA Tingkat Pratama, Komnas PA Pandeglang Prihatin
![]() |
Kabupaten Pandeglang mendapat penghargaan KLA tahun 2023 dengan kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). |
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang pada tahun 2023 meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Sebelumnya tahun 2021 lalu, Pandeglang meraih penghargaan di kategori Madya atau lebih tinggi namun tahun ini malah menurun.
Hal ini diketahui dari acara penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023 yang ditayangkan akun YouTube KemenPPPA RI yang dikutip Senin (24/07), dimana Kabupaten Pandeglang mendapatkan kategori Pratama bersama kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Kabupaten Pandeglang, Mujizatullah Gobang Pamungkas mengaku prihatin atas turunnya peringkat KLA yang diraih Pandeglang. Padahal prestasi sebelumnya sudah pada level Madya.
“Ini prihatin sekali sebetulnya di tengah daerah-daerah lain yang justru sedang berpacu untuk meningkatkan prestasi. Di provinsi Banten itu hanya 3 yang mampu mempertahankan predikat, kabupaten Serang dia mampu bertahan di tingkat Madya, kemudian Cilegon dan kabupaten Lebak,” kata dia, Senin (24/07).
Ia menuturkan, setiap tahunnya KemenPPPA memberikan penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota dan Kabupaten ramah anak. Tim evaluasi mengkategorikannya dalam lima peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
Gobang menyebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya terkait sarana dan prasarana. Yang tak kalah penting, lanjutnya, kesiapan Pemda yang harus merencanakan dan menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.
“Kalau memang kita perhatikan penurunan itu saya lihat juga dari ketidakkonsistenan pemerintah daerah kabupaten Pandeglang dalam rangka mempertahankan prestasi sebagai kabupaten layak anak kemudian juga mereka ini tidak terintegrasi kerjanya,” ungkapnya.
Baca: Ribuan Honorer Teknis di Pandeglang Siap Demo Tuntut Diangkat Menjadi PNS
Baca: Ketua Komnas PA Pandeglang Sebut Pemda Harus Miliki Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
Gobang lantas menyebut peran kepala daerah atau Bupati yang memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi KLA.
“Bupatinya kurang greget. Saya harus katakan ini secara jujur sehingga kemudian juga mungkin anak buah di bawahnya juga hare hare (acuh tak acuh/cuek). Kalau kita lihat dari kepala daerah seperti di Serang gregetnya luar biasa. Ada kasus langsung, turun damping, langsung segera,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Saepudin belum merespon panggilan atau membalas pesan WhatsApp yang disampaikan.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Doni Hermawan mengaku belum mendapatkan data valid mengenai hal ini.
“Saya harus konfirmasi dulu ke dinas terkait. Apa yang menjadi dasarnya, takut salah nanti. Saya konfirmasi dulu ya,” tandasnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar