Gubernur Kunker ke Desa Teluk, Kepala Diskan Minta Dibangunkan PPI di Labuan
KRAKATAURADIO.COM, LABUAN - Kedatangan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) ke Kabupaten Pandeglang, dimanfaatkan oleh Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna untuk meminta sejumlah program, diantaranya pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
Kepada Krakatau Radio, Suaedi mengaku telah berbincang langsung dengan WH untuk dapat mewujudkan PPI di Desa Teluk, Kecamatan Labuan.
“Bahwa program PPI untuk di wilayah Labuan ini untuk dibangun segera ya, paling tidak sebelum akhir masa jabatan pak WH meninggalkan kenangan yang manis untuk Pandeglang diantaranya pembangunan pelabuhan di Labuan ini,” kata Suaedi, Kamis (28/10).
Menurut Suaedi, di tahun ini pihaknya sudah melepas 7 aset berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dengan harapan dapat dibangun PPI.
Sejauh ini, kata dia, baru Kecamatan Cikeusik yang sudah masuk dalam rencana tersebut. Untuk itu, Kecamatan Labuan juga diajukan program yang sama, mengingat potensi perikanan yang melimpah.
“Disini ada 940 kapal dan ini paling besar. Oleh sebab itu saya berharap kepada Gubernur Banten untuk secepatnya merealisasikan PPI di Labuan ini,” sambungnya.
Baca: Lakukan Kunker di Desa Teluk, Gubernur WH Borong Ikan Jambal Roti
Baca: Waspada! Penipu Kembali Beraksi Catut Nama Wakil Bupati Pandeglang
Suaedi menerangkan, dengan keberadaan PPI diyakini maka akan berdampak luas, seperti pembangunan dermaga, tempat perbaikan kapal atau docking, dan gedung perkantoran.
“Disini tentu dibangun dermaganya, kemudian dockingnya, kantoran. Ini kan sudah dimulai docking tahun ini insha Allah tanggal 17 November selesai, tahun depan diajukan dermaganya. Insha Allah tadi pak WH meminta ke kepala upt untuk ekspose memberikan paparan konsep tentang pembangunan PPI yang ada di Labuan,” imbuhnya.
Namun begitu, lanjut dia, kendala yang ditemukan di lapangan yakni terkait lahan, dimana lahan yang akan digunakan untuk pembangunan PPI masih ditempati oleh masyarakat setempat.
“Nah kendalanya ini saya juga mohon kerelaan masyarakat khususnya yang menempati area tanah milik DKP ini untuk legowo lah. Nanti kita musyawarahkan lah karena memang lahannya ini ditempati penduduk, 2 ribu lebih,” pungkasnya. (Mudofar)
Tidak ada komentar