BPK RI Lakukan Pemeriksaan di Pandeglang atas 4 Hal Ini

Kegiatan entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang secara virtual di Ruang Pintar Setda, Selasa (12/10/2021).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan entry meeting sebagai tanda dimulainya pemeriksaan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Ada 4 hal yang menjadi fokus BPK RI.

 

Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Novi Irawati Herni Purnama mengatakan, BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan maupun kinerja pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini.

 

Kali ini, pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efektifitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal di pemkab pandeglang dan instansi terkait.

 

“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan oleh BPK RI. Artinya pemeriksaan ini dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di provinsi Banten atau Pandeglang saja, tetapi menyeluruh di Indonesia dengan sampel yang telah ditentukan,” kata dia dalam kegiatan entry meeting secara Virtual di Ruang Pintar Setda, Selasa (12/10).

 

Dalam pemeriksaan ini, kata Novi, BPK fokus terhadap 4 hal yaitu regulasi dan kebijakan, dukungan kelembagaan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan pengelolaan PAD.

 

“Dari 4 hal itu maka sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan pendahuluan bulan yang lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut kami telah menemukan beberapa sasaran pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” terangnya.

 

BPK berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut mendapat perhatian dari Pemda untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

“Kami berharap dengan pemeriksaan ini akan mendapatkan suatu gambaran umum tentang bagaimana pengelolaan PAD yang dilakukan oleh pemda dalam upaya mendorong kemandirian fiskal. Dengan adanya gambaran tersebut maka diharapkan kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada seluruh Pemda dalam pengeloaan PAD untuk kemandirian fiskal di daerah,” imbuh dia.

 

Baca: Ditarget Selesai Tahun Ini, Begini Pembangunan JPO Penghubung Pasar Labuan dengan Desa Teluk

 

Baca: Awas Lur, Polisi Waspadai Politik Uang di Pilkades Pandeglang

 

Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, berterima kasih kepada BPK RI yang selalu bisa mengawal, membimbing serta mengarahkan jajarannya dengan memberi semangat dan memotivasi.

 

“Kami selalu memohon arahan dan bimbingan dari seluruh tim BPK agar pengelolaan keuangan negara ini tetap bisa on the track, dan alhamdulilah kami bisa meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut,” ujarnya.

 

Irna juga berharap dengan kegiatan ini, PAD Kabupaten Pandeglang kedepan makin meningkat tajam. Apalagi dengan berbagai potensi yang dimiliki Pandeglang di berbagai sektor.

 

“Mohon keikhlasannya jangan lelah membimbing kami, karena dengan begitu kami akan lebih bisa transparansi dan akuntabilitas nya lebih baik. Daerah kami potensinya sangat tinggi tapi kami juga keterbatasan sumber daya. Maka kami mohon arahan dan bimbingannya supaya kami lebih baik dalam pengelolaan PAD,” pungkasnya. (Mudofar)