Terkendala Validasi Data, BLT Dana Desa Cair Bulan Mei

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) akan cair di bulan Mei mendatang. Meskipun seharusnya dicairkan pada bulan April, maka jatah di bulan April juga akan dibayarkan sekaligus.

“Masyarakat tetap dapat jatah dari bulan April. Bulan April, Mei dan Juni. (pencairan) Bulan Mei, jadi kita dobel,” ujar Doni saat dikonfirmasi via ponsel, Kamis (30/04).

Pencairan BLT DD ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Doni mengakui ada keterlambatan dalam pencairan BLT dari DD. Hal ini lantaran belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur hal tersebut di tingkat bawah.

“Desa ini kan ada beberapa kementerian yang menangani. Aturan regulasinya seperti apa jadi kami harus mengurut lagi aturan-aturan itu untuk dijadikan suatu perbup tindak lanjut dari pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Baca: Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 Dapat BLT Dana Desa Rp 600 Ribu

Belum terbitnya Perbup, menurut Doni, karena ada bantuan tunai lainnya yang juga akan diberikan kepada masyarakat. Disebutkan Doni, bantuan tersebut meliputi BLT dari Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 600.000 ribu/bulan selama tiga bulan, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp 500.000 ribu/bulan selama 3 bulan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang sebesar Rp 500.000/bulan selama tiga bulan, dan BLT DD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp 600.000.

Kata dia, saat ini Pemerintah daerah (Pemda) masih terus melakukan pendataan yang rinci. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang menerima bantuan dobel, atau yang belum menerima bantuan.

“Masyarakat harus bisa melihat juga tidak semuanya dibantu. Kalau orang kaya orang yang mampu, punya mobil mah ngapain harus dibantu kan gitu. Gak semuanya. Memang semuanya kena krisis, kami pun para PNS kena krisis cuma masalahnya kan harus kita bisa memilah mana yang memang harus kita bantu,” tutur mantan Camat Banjar ini.

Baca: Kapolres Cek Kesiapan Petugas Operasi Ketupat Kalimaya 2020

Adapun mekanisme penyaluran bantuan ini melalui rekening penerima manfaat agar tidak ada pemotongan dan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar memprioritaskan pembuatan KTP calon penerima manfaat supaya dapat membuat rekening.

“Saya berharap yang tidak punya rekening ini segera diajukan tuh pembuatannya lewat kepala desa atau kecamatan. Kita akan fasilitasi dengan disdukcapil untuk pembuatannya sehingga proses ke rekening itu cepat,” pungkasnya. (Mudofar)