Agar Bantuan Tepat Sasaran, Polres Imbau Dermawan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya memberikan donasi untuk bencana tsunami yang menerjang pesisir pantai di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 200 juta, Rabu (28/12/2018) di pendopo Bupati. Bantuan tersebut diterima langsung Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Foto Humas Pandeglang.
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Polres Pandeglang mengimbau kepada para dermawan atau pihak-pihak yang akan memberikan bantuan kepada pengungsi korban bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait.

Hal itu dimaksudkan sehubungan dengan banyaknya antusias dermawan yang peduli korban bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang dan agar bantuan yang datang dapat disalurkan tepat sasaran kepada korban.

Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono dalam release yang diterima Krakatau Radio yang disampaikan Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Andi Suwandi mengatakan, para dermawan dan pihak lainnya yang akan memberikan logistik kebutuhan dasar pengungsi agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan TNI/Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang.

“Sehingga distribusi bantuan tepat sasaran kepada para pengungsi dampak tsunami Selat Sunda yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Selain itu, ditambahkannya, kepada pihak yang akan memberikan bantuan agar berhati-hati dengan adanya posko dan tempat pengungsian yang bodong atau fiktif.


Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Namun, kata dia, jangan sampai kondisi seperti ini dijadikan sebagai ajang bagi masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi seperti membuat posko pengungsi fiktif atau bodong.

“Pengungsi ini kan harus kami penuhi kebutuhan dasarnya sementara juga ada yang mumpung-mumpung, tadi kata pak Kapolres kedepankanlah budaya malu jangan sampai yang tidak terdampak jadi korban tsunami mumpung-mumpung, ada pengungsi bodong, ada posko bodong, tidak disalurkan (bantuan logistik) yang tadinya warung kecil jadi warung gede sekarang. Semua saluran bantuan distribusi untuk logistik korban dia jual tidak disalurkan,” kata Bupati, Minggu (30/12).

Irna menjelaskan, dengan adanya kebijakan tersebut, bukan berarti Pandeglang menolak atau mempersulit proses distribusi bantuan. Namun hal tersebut dilakukan agar distribusi bantuan logistik yang diberikan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul menjadi korban.

“Makanya kami sampaikan bukannya kami menolak, kalau ingin memberikan bantuan tolong berikan kepada yang sebagai pemerintah di Kecamatan maupun desa sehingga bisa mengetahui titik mana yang dibutuhkan, logistik yang harus dipenuhi kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya. (Mudofar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.